LAW ENFORCEMENT BY THE WOMEN AND CHILDREN PROTECTION UNIT A FIQH SIYASAH PERSPECTIVE
Keywords:
Sistem Peradilan Pidana Anak, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Diversi, Fiqih Siyasah, Kekerasan terhadap AnakAbstract
Law enforcement involving children under the age of twelve who commit acts of violence requires a legal approach that prioritizes child protection, restorative justice, and the best interests of the child while maintaining legal certainty and public order. The Women and Children Protection Unit plays a strategic role in implementing criminal justice procedures that balance accountability with rehabilitation for children in conflict with the law. This study analyzes the implementation of law enforcement by the Women and Children Protection Unit of Bengkulu Regional Police Resort in handling child-perpetrated violence cases and evaluates its implementation from the perspective of Fiqh Siyasah. This research employed an empirical juridical approach using qualitative methods. Primary data were obtained through interviews with investigators of the Women and Children Protection Unit and related stakeholders, supported by observation and documentation, while secondary data were collected from statutory regulations, institutional documents, books, and scientific literature. Research findings indicate that law enforcement has been implemented through investigation, diversion, restorative justice, inter-agency coordination, and child protection mechanisms in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and Government Regulation Number 65 of 2015. Practical implementation nevertheless continues to encounter challenges related to institutional facilities, coordination among relevant agencies, and limited public understanding regarding child-centered justice. Analysis from the perspective of Fiqh Siyasah demonstrates that law enforcement reflects the principles of amānah, al-'adl, and maṣlaḥah, emphasizing governmental responsibility to protect children's rights while ensuring justice, rehabilitation, and public welfare.
Downloads
References
Adisti, K. D., & Meilani, N. L. (2024). Efektivitas Penanganan Kekerasan pada Perempuan dan Anak oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru. SAKOLA-Journal of Sains Cooperative Learning and Law, 2, 111–123.
Anggraeni, A., Putri, A. H., & Nainggolan, I. L. (2025). Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Journal of Law and Security Studies, 2(2), 187–203.
Apriyanti, D. A. (2021). Perlindungan perempuan dan pernikahan di bawah umur. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2(1), 115–124.
Ardiansyah, F., Wardani, A. S., & Sucipto, S. (2023). Rancang Bangun Company Profile Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Website. JSITIK: Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi Komputer, 1(2), 124–136.
Dewi, M. R., Paraniti, A. A. S. P., & Hariyono, B. (2023). Optimalisasi Pelayanan Publik Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Denpasar. AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum, 1(3), 13–28.
Fahmi, M. (2023). Peran DPPA Perlindungan Perempuan dan Anak dalam pendampingan perempuan korban kekerasan. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(10), 3320–3324.
Fitriani, D., Haryadi, H., & Rakhmawati, D. (2021). Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2(2), 104–122.
Furi, V. L., & Saptatiningsih, R. I. (2020). Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam pendampingan perempuan korban kekerasan. Jurnal Kewarganegaraan, 4(2), 122–129.
Hanafiah, N. (2024). Relevansi Maqashid Syariah Dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Hukum Keluarga Di Indonesia. Integrated Education Journal, 1(2), 112–125.
Hasan, F., Dungga, W. A., & Abdussamad, Z. (2023). Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum. Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni, 1(2), 317–323.
Hidayat, A. (2021). Kekerasan terhadap anak dan perempuan. AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman, 8(1), 22–33.
Khoiriyah, R. (2017). Aspek hukum perlindungan perempuan dan anak dalam nikah siri. Sawwa: Jurnal Studi Gender, 12(3), 397–408.
Laia, F. (2022). Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Dari Kekerasan Di Desa Tetegawa’ai Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan. Haga: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 21–27.
Nova, F. A., & Prathama, A. (2023). Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak Di Kota Surabaya. NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(1), 231–243.
Salsabila, D. N., Sujana, N., & Mazya, T. M. (2024). Implementasi kebijakan dan penanganan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kota Tangerang. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(6), 180–189.
Sidik, I. A., & Suherman, A. (2024). Efektivitas penerapan hukum perlindungan perempuan dan anak dalam mencegah kekerasan. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882, 2(1), 174–182.
Sukiati, S., & Bancin, R. L. (2020). Perlindungan perempuan dan anak: Studi akibat hukum pengabaian pencatatan perkawinan. Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, 6(1), 121–134.
Sumirat, I. R. (2017). Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kejahatan perdagangan manusia. Al Ahkam, 13(2), 130–142.
Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender, 16(2), 112–126.
Triana, N. (2009). Perlindungan Perempuan dan Anak Ketika Perang dalam Hukum Humaniter Internasional. Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak, 4(2), 320–334.
