EVALUASI KESESUAIAN INFORMASI LAYANAN SERTIFIKASI HALAL PADA PUSAT HALAL UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU: ANALISIS DOKUMEN BERBASIS REGULASI
Keywords:
analisis dokumen, sertifikasi halal, regulasi, informasi layanan, Pusat HalalAbstract
Informasi mengenai prosedur sertifikasi halal perlu disajikan secara jelas dan mengacu pada regulasi yang berlaku agar dapat menjadi pedoman bagi pelaku usaha maupun pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesesuaian informasi dalam Pedoman Pusat Halal LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2026 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen. Dokumen pedoman ditelaah dengan memperhatikan dasar hukum, penjelasan jalur sertifikasi halal, persyaratan administrasi, tahapan layanan, serta pembagian peran lembaga yang terlibat. Hasil telaah menunjukkan bahwa pedoman telah memuat informasi dasar mengenai jalur pernyataan halal (self-declare) dan jalur reguler, termasuk sejumlah persyaratan serta tahapan pengajuan. Meskipun demikian, terdapat bagian yang memerlukan peninjauan, terutama pencantuman dasar hukum, penggunaan nomenklatur peraturan, ketepatan alamat sistem pengajuan, dan penjelasan mengenai persyaratan layanan. Salah satu persoalan penting ialah penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 sebagai rujukan, padahal peraturan tersebut telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Temuan ini menunjukkan perlunya pembaruan dan pemeriksaan silang terhadap informasi dalam pedoman. Evaluasi ini terbatas pada isi dokumen dan tidak dimaksudkan untuk menilai efektivitas pelaksanaan layanan di lapangan.
References
Arsyianti, L. D., & Aurahma, A. (2023). Strategy to increase the number of halal self declared certification in Indonesia. Halal Studies and Society, 1(1), 1–9. https://doi.org/10.29244/hass.1.1.1-6
Astuti, R. P., Armanu, Wijayanti, R., & Yuniarinto, A. (2023). Model implementation of halal certification essence for micro, small and medium business in East Java. International Journal of Professional Business Review, 8(7), Article e02646.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2025). Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kriteria Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam Sertifikasi Halal Melalui Pernyataan Halal dan Tata Cara Pendampingan Proses Produk Halal.
Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027
Dawam, K., Laela, S. F., Hendrasto, N., Rehman, H. M., & Hasan, M. K. (2023). Determinants of micro and small enterprise’s interest to participate in self-declare halal certification. Journal of Digital Marketing and Halal Industry, 5(1), 1–22.
Fathoni, M. A., Priyatno, P. D., Faizi, Wiryanto, F. S., Rachbini, W., & Suryani. (2025). Unlocking barriers and strategies of halal certification for micro and small enterprises in Indonesia: Analytic network process approach. Problems and Perspectives in Management, 23(1), 169–180. https://doi.org/10.21511/ppm.23(1).2025.13
Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Latif, I. A., Mohamed, Z., Sharifuddin, J., Abdullah, A. M., & Ismail, M. M. (2014). A comparative analysis of global halal certification requirements. Journal of Food Products Marketing, 20(Suppl. 1), 85–101. https://doi.org/10.1080/10454446.2014.921869
LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. (2026). Pedoman Pusat Halal LPPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
Muhromin, E. (2025). Enhancing halal certification literacy among MSMEs: Barriers, strategies, and impacts. OIKOS: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis, 17(1), 51–64. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/oikos/article/view/46645
Noordin, N., Noor, N. L. M., & Samicho, Z. (2014). Strategic approach to halal certification system: An ecosystem perspective. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 121, 79–95. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1110
Prasetyanti, L. A., Surachman, E., & Ciptagustia, A. (2025). Halal certification business ecosystem in Indonesia: A stakeholder and process analysis. The International Journal of Business Review, 8(1), 46–60. https://doi.org/10.17509/tjr.v8i1.85795
Raja, M., Kurlillah, A., Astina, C., Zulhilmi, & Ahmed, O. A. F. (2025). Self-declare halal certification in Langsa city: Empowering MSMEs for quality consumption. International Journal of Halal Industry, 1(2), 117–132. https://doi.org/10.20885/IJHI.vol1.iss2.art1
Yakub, A., & Zein, F. (2022). Halal certification in government and non-governmental organizations: A comparative analysis of Indonesia, Malaysia, and Thailand. Jurnal Cita Hukum, 10(1), 153–176. https://doi.org/10.15408/jch.v10i1.25747
