Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan Pelayanan Notaris Perspektif Fiqih Siyasah di Kota Bengkulu
Keywords:
Notaris, PMPJ, Fiqih SiyasahAbstract
Penelitian ini mengartikulasikan problematik penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh notaris di Kota Bengkulu sebagai gatekeeper antipencucian uang, yang dievaluasi secara kritis melalui lensa Fiqih Siyasah. Secara normatif, konvergensi regulasi menuntut peran aktif notaris dalam mendeteksi transaksi mencurigakan, namun secara empiris terjadi benturan paradigma akut dengan kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan. Menggunakan metode yuridis-empiris melalui pendekatan kualitatif-sosiologis, penelitian ini membedah realitas kepatuhan hukum para notaris serta otoritas pengawas terkait. Temuan lapangan mengungkap anomali krusial: meskipun kepemilikan akun goAML mencapai 100%, nihilnya pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) mengindikasikan bahwa implementasi PMPJ baru menyentuh level 50% dan terjebak dalam batas paper compliance. Stagnasi ini dipicu oleh pembungkaman sosiologis berupa resistensi pengguna jasa, ketiadaan integrasi sistem verifikasi real-time, defisit kapasitas forensik keuangan, serta dilema psikologis-normatif profesi. Dalam doktrin Fiqih Siyasah, instrumen PMPJ dikonstruksikan sebagai manifestasi Siyasah Dusturiyah dan Maliyah yang sah. Melalui pisau analisis maslahah mursalah, perlindungan aset (hifzh al-mal), serta penerapan rigid asas sadd al-dzari’ah, notaris secara syar'i berkewajiban menutup celah penyalahgunaan akta autentik dari praktik rekayasa hukum (hilah). Tesis ini menegaskan urgensi reposisi peran notaris demi mewujudkan tata kelola hukum yang berintegritas dan bermaslahat.
Downloads
References
Suriadiredja, Shalahuddin, dan Mohamad Fajri Mekka Putra. 2023. “Penunjukan Notaris sebagai Pihak Pelapor dan Kewajiban Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa serta Implikasinya terhadap Kepastian Hukum.” Jurnal Hukum Notariat 5, no. 1: 45–58.
Syaputra, S. (2018). Implementasi PMPJ di Kota Bengkulu: Sebuah studi kasus. Jurnal Administrasi Publik, 11(4), 152-167. di akses pada 19 Januari 2026 https://ejournal.unhas.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21503/21211
Syarifuddin, Amir. (2014). Garis-Garis Besar Fiqh Siyasah. Kencana Prenadamedia Group.
Taimiyah, Ibnu. As-Siyasah Asy-Syar’iyyah fi Ishlah ar-Ra’i wa ar-Ra’iyyah. Diterjemahkan oleh Rofi’ Munawwar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
Taimiyah, Ibnu. Tugas Negara Menurut Islam. Terjemahan Arif Maftuhin Dzofir. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
Terina, Tian, dan Rendy Renaldy. 2020. “Problematika Kewajiban Notaris dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan.” Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 9, no. 1: 23–35.
Triwahyuni, Abdullah Dian. “Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum.” Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 5, no. 1 (2020): 1–10.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).
Yani, Mas ahmad, Kejahatan Pencucian Uang (money Laundering) (Tinjauan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), E-Journal Widya Yustisia, Vol. 1, No. 1, Mei 2013.
